Rabu, Juli 24, 2024
BerandaPemerintahanAktivis KAKI: Dr. Safi, S.H., M.H Rektor UTM Belum Waktunya Jadi PJ...

Aktivis KAKI: Dr. Safi, S.H., M.H Rektor UTM Belum Waktunya Jadi PJ Bupati, Pandai Soal Hukum Belum Tentu Dalam Kepemerintahan

BANGKALAN – Beredar berita setelah DPRD Kabupaten Bangkalan melakukan rapat paripurna untuk menjaring tiga nama yang akan diusulkan menjadi penjabat Bupati Bangkalan setelah masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan periode 2018-2023 habis.

Dari tiga nama yang berhasil terjaring pada rapat paripurna tersebut, terdapat satu nama yang menarik penulis untuk mendapatkan perhatian, dia adalah Safi’ yang saat ini menjabat sebagai Rektor UTM.

Dr. Safi, S.H., M.H. merupakan satu-satunya akademisi yang mendapatkan dukungan untuk diusulkan sebagai Penjabat Bupati Bangkalan dari lima Fraksi yang ada di DPRD Bangkalan diantaranya, Gerindra, PDIP, PPP, PKB, dan Amanat Golkar.

Setelah dilakukan penelusuran, ternyata inisiator yang mengajukan nama Safi’ tersebut adalah Ketau DPC PKB Bangkalan, H. Safiudin Asmoro yang kemudian diamini oleh wakil ketua DPRD, Hotib Marzuki yang juga merupakan kader partai PKB di DPRD Bangkalan.

Menyikapi usulan ini Moh Hosen Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) angkat bicara soal usulan Rektor UTM Syafi jadi Pj Bupati Bangkalan yang akan datang untuk menggantikan Ra Abdul Latif Amin Imron (Bupati Nonaktif) dan Drs Mohni Sabagai Plt Bupati Bangkalan.

Kami rasa belum waktunya Dr. Safi, S.H., M.H. ini menjabat sebagai pemangku Pemerintah Daerah kabupaten Bangkalan. Meski ia pandai soal hukum tapi belum tentu paham dalam dunia birokrasi pemerintah dan alangkah baiknya fokus membimbing mahasiswa universitas Trunojoyo Madura.

Terindikasi Dr. Safi, S.H., M.H. Rektor UTM merupakan orang pandai yang memangku berbagai jabatan di kabupaten Bangkalan baik di Kepemerintahan maupun dipihak Swasta mana mampu memegang banyak kendali meskipun ia seorang profesor.

Moh Hosen berharap kepada Kementerian dalam negeri jangan asal menempatkan Pj Bupati Bangkalan menjelang habis masa bakti bupati dan wakil bupati sebelumnya. Karena jika kepemimpinan pemerintah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya.

Alangkah baiknya Sekda Bangkalan Ir Taufan Zairinsyah diangkat menjadi Pj Bupati Bangkalan. Mengingat Sekda bangkalan sudah paham betul dengan mekanisme sistem kerja Kepemerintahan dan tidak perlu beradaptasi dengan bawahan atau kepala dinas,” Ungkap Aktivis KAKI.

Penulis: Korlip Jatim

Disklaimer

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments