Rabu, Juli 24, 2024
BerandaPolitikAktivis KAKI: Masyarakat Indonesia Jangan Asal Memilih Wakil Rakyat di 2024 Jika...

Aktivis KAKI: Masyarakat Indonesia Jangan Asal Memilih Wakil Rakyat di 2024 Jika Tidak Ingin Menyesal, Berikut Alasannya

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah, keduanya membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Wakil rakyat harus bekerja memperjuangkan aspirasi masyarakat. Selalu libatkan mereka dalam menyusun rencana pembangunan. Tugas utama mereka adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintahan provinsi (pemprov), membuat peraturan daerah, dan membahas serta mengesahkan anggaran belanja yang akan digunakan oleh pemprov maupun Kabupaten/Kota.

Menjelang pemilu legislatif 2024 mendatang berbagai partai politik (Parpol) mendaftarkan calegnya kepihak KPU/KPUD masing-masing untuk di ikut sertakan dalam Demokrasi politik pemilihan wakil rakyat yang umum disebut Caleg. Mulai tanggal 1 Mei 2023 sampai 14 Mei 2023 sebagaimana ketentuan peraturan KPU dalam batas waktu pendaftaran calon legislatif 2024.

Menanggapi Pemilihan calon legalitas di 2024, Moh Hosen Aktivis Komite Anti Korupsi Indonseia (KAKI) berharap masyarakat Indonesia tidak asal pilih wakil rakyat jika tidak mau menyesal pada nantinya. Karena bagaimanapun setelah wakil rakyat yang kita pilih sukses menduduki kursi kehormatan di gedung DPR tidak menutup kemungkinan mereka akan lupa dengan janji-janji politiknya disaat pencalonan.

Adapun alasan-alasan masyarakat Indonesia jangan asal memilih wakil rakyat pada pemilu legislatif di 2024 diantaranya sebagai berikut:

  1. Mereka akan melupakan perjuangan masyarakat untuk memperoleh kemenangan dalam memperoleh kursi .
  2. Mereka kebanyakan menghindar dikala masyarakat mau menyampaikan aspirasinya ke kantor Dewan Perwakilan rakyat.
  3. Pastinya lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan masyarakat.
  4. Meski mendapatkan jatah Anggaran proyek tetap membeli dengan harga Fee bervariasi mulai 20-25-30% .
  5. Sulit dimintai bantuan dikala ada kerusakan jalan raya untuk memperbaiki jalan tersebut dengan alasan tidak ada anggaran.
    6.Tatkala ada UU baru yang secara tidak langsung merugikan rakyat, anggota DPR biasanya hanya diam seribu bahasa meskipun ribuan massa bergelimpangan di jalanan.

Maka dari itu untuk pemilihan legislatif 2024 masyarakat harus pandai memilah calon yang berintegritas dan benar-benar Amanah serta mencerminkan wakil rakyat. Karena hanya anggota DPR yang berjiwa patriot dan Amanah yang akan mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan republik Indonesia 17 Agustus 1945.

Demi kesejahteraan pemerintah Demokrasi yang mejunjung tinggi keadilan dan kemakmur. masyarakat harus sadar dengan pilihannya, karena jika salah pilih pemimpin yang rugi bukan hanya masyarakat melainkan negara sendiri pada nantinya,” ungkap Aktivis KAKI, Ahad 14 Mei 2023.

Penulis : Redaksi

Disklaimer

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments