Rabu, Juli 24, 2024
BerandaNasionalDorong Keterbukaan Informasi Publik, Aktivis KAKI Soroti BOP Kementerian Agama

Dorong Keterbukaan Informasi Publik, Aktivis KAKI Soroti BOP Kementerian Agama

BANGKALAN – Kementerian Agama Republik Indonesa (Kemenag RI) menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,599 triliun untuk membantu pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam pada masa pandemi Covid-19.

Rencananya, dana itu sebagai Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi 21.173 pesantren. Dengan rincian, sebanyak 14.906 pesantren dengan kategori kecil (50-500 santri) mendapat bantuan Rp 25 juta. Sebanyak 4.032 pesantren kategori sedang (500-1.500 santri), dengan jumlah bantuan Rp 40 juta. Kemudian 2.235 pesantren kategori besar (lebih dari 1.500 santri) dengan nilai bantuan Rp 50 juta.

Bukan hanya pesantren, bantuan akan disalurkan pula sebagai BOP untuk 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Setiap MDT akan mendapat Rp 10 juta. Bantuan juga diberikan untuk 112.008 Lembaga Pendidikan Al Qur’an (LPQ). Setiap LPQ akan mendapat kucuran dana Rp 10 juta.

“Selain bantuan operasional, Kemenag juga memberikan bantuan pembelajaran daring kepada 14.115 lembaga,” kata Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, Waryono, melalui keterangan tertulis yang dilansir dari situs resmi Kemenag RI.

“Masing-masing lembaga akan mendapat Rp 15 juta, namun diberikan per bulan Rp 5 juta selama tiga bulan,” ungkapnya, Rabu (26/8/2020) .

Mendengar kucuran dana tersebut, Hosen selaku Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kabupaten Bangkalan meminta permohonan data salinan pencairan bantuan operasional pendidikan pesantren di Kabupaten Bangkalan Tahap 1 Tahun Anggaran 2020.

Hosen mendatangi Bank BNI cabang Bangkalan selaku pihak pencairan yang ditunjuk Kemenag dan ditemui oleh Ariyadi bagian loket 10 selaku penerima dan memberi tanda terima setelah sebelumnya dikatakan tahap 1 belum selesai dan masih jalan, sedangkan tahap 2 masih verifikasi data.

Selanjutnya, Hosen mendatangi Kantor Kementerian Agama Bangkalan dan mengirimkan surat tembusan ke bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Agama. Surat yang dikirimkan diterima dengan tanda terima atas nama Drs Syamsul Mu’arif , M.Pd.I.

Berikut isi surat tembusan yang dilayangkan :

Menimbang; sehubungan dengan adanya Bantuan Operasional Pesantren (BOP) dari Kemenag Republik Indonesia kami sebagai pegiat anti korupsi Indonesia berbasis masyarakat berhak mendapatkan informasi keuangan negara yang dialokasikan ke Daerah Jawa Timur.

Mengingat; Sebagai bentuk keterbukaan UU KIP No 14 Tahun 2008 Pasal 52 . Serta berhak mencegah dugaan korupsi sesuai telah diatur PP No. 71 Tahun 2000 pasal 41 ayat (5) pasal 42 ayat (5) .

Sebagaimana; Keputusan pejabat pembuat komitmen Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jendral Pendidikan Islam No. 5163 Tahun 2020 Tentang penerimaan bantuan operasional pendidikan pesantren Tahun Anggaran 2020 .

KAKI meminta kepada bapak Manajer BNI Cabang Bangkalan untuk memberikan data salinan tersebut sebagai bentuk Bank BNI Cabang Bangkalan merupakan Bank kepercayaan rakyat dan patuh kepada perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagaimana penjelesan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 52 yang berbunyi Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan .

Atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

“Dalam surat permohonan data salinan pencairan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) KAKI memberi tembusan kepada ; Kemenag Bangkalan, Kemenag RI, PPID Jatim, PPID Kemenkumham RI, BPK RI, KPK RI, Kemen-BUMN RI, dan Presiden RI,” ungkap Hosen selaku Aktivis KAKI Bangkalan saat diwawancarai oleh awak media. (Sholihin)

Disklaimer

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments