BANGKALAN – Penyegaran rotasi jabatan sudah lumrah kita dengarkan seperti Kekosongan jabatan pimpinan pada 3 instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Ketiganya yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syamrabu, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Disdik).
Plt Bupati Bangkalan Muhni, membenarkan kekosongan jabatan di 3 instansi tersebut. Sebab, pejabat defenitif sebelumnya dilakukan rotasi. Pihaknya, mengaku belum menunjuk pejabat pengganti, sehingga sementara dibiarkan kosong.
“Nanti akan kami tunjuk pelaksana tugasnya, karena untuk mengorbitkan pejabat definitif membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Kemungkinan hari Senin depan sudah kami tunjuk, karena 2 hari kedepan libur,” terangnya.
Pihaknya mengaku belum memikirkan, siapa pejabat yang pas untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, dipastikan segera mungkin terisi, nama-nama pelaksana akan segera dikomunikasikan dengan Sekertaris Daerah (Sekda) sebagai ketua baperjakat, Inspektorat dan Asisten Pemerintahan.
“Nanti akan kami bicarakan dengan Baperjakat, insyaallah akan segera diisi sesuai dengan kemampuan dan yang sesuai kriteria,” tutur Muhni Plt Bupati Bangkalan,” Jumat (05/05/2023).
Sementara Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Moh Hosen berharap Drs Mohni MM selaku Plt Bupati Bangkalan tidak asal mengisi kekosongan jabatan pimpinan di 3 instansi yaitu :
- Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan (Dispendik Bangkalan)
- Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan (Dinkes Kabupaten Bangkalan)
- Rumah Sakit Bangkalan (RSUD Syamrabu Bangkalan)
Kekosongan 3 Instansi lingkungan pemkab Bangkalan tersebut harus di isi dengan pejabat yang sesuai bidangnya, pangkat dan golongan, berintegritas, punya tanggung jawab penuh, serta jangan memaksakan untuk naik jabatan karena tergiur dengan jabatan pimpinan dengan jalur MoU yang tidak menutup kemungkinan mendatangkan KKN.
Apabila ada indikasi penyimpangan yang merugikan pemerintah dan masyarakat. Lembaga Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) tidak segan segan untuk melaporkan Kepihak berwenang baik kepolisian kejaksaan maupun ke Lembaga Anti Korupsi KPK.
“Sekali lagi kami sarankan, di 3 lingkungan instansi yang masih kekosongan Pimpinan harus di isi dengan pejabat yang benar benar berjiwa Patriot sehingga mampu membawa Harkat dan Martabat pemerintah daerah kabupaten Bangkalan dan tidak berbenturan dengan tim merah putih pada nantinya,” ungkap Aktivis KAKI,” Ahad (7/05/2023).
“Seperti diketahui, bahwa Kekosongan jabatan tersebut, merupakan dampak dari rotasi jabatan esselon II. Ada 8 pejabat yang digeser, Jumat (05/05/2023) diantaranya Ismed Efendi dari Kepala Bapenda menjadi Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan, Bambang Budi Mustika dari Kepala Disdik menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Nunuk Kristiani Ningsih dari Dirut RSUD Syamrabu menjadi Asisten Administrasi Umum.
Selin itu Bambang Setiawan dari Kepala Bakesbanpol menjadi Staff Ahli Kemasyarakatan dan SDM, Sudiyo Yunus dari Kepala Dinkes menjadi Kepala KBP3A, Muhammad Hasan Faisol dari Kepala Disbudpar menjadi Kepala PRKP, Ahmad Faji dari Asisten Administrasi Umum menjadi Kepala Disbudpar, Amina Rachmawati dari Kepala KBP3A menjadi Kepala Bapenda.
“Ini hanya geser saja, tidak ada yang promosi. Ada yang sudah 5 tahun menjabat, harus dilakukan penyegaran. Rotasi dan mutasi di Pemerintahan sudah biasa, Pungkasnya.
Penulis: Redaksi
