Rabu, Juli 24, 2024
BerandaPemerintahanPanglima Bangkalan Setuju Nama SGB Diganti 'GFA', Apa Alasannya?

Panglima Bangkalan Setuju Nama SGB Diganti ‘GFA’, Apa Alasannya?

BANGKALAN-Moh Hosen atau biasa disapa akrab Panglima Bangkalan sangat setuju atas usulan nama Stadion Gelora Bangkalan (SGB) diganti nama menjadi Gelora Fuat Amin (GFA).

Almarhum KH. Fuad atau dikenal Ra Fuad cicit dari Syaikhona Kholil Bangkalan merupakan bapak pembangunan Kabupaten Bangkalan, khususnya Stadion Gelora Bangkalan.

“Mereka yang saat ini berpendapat pro kontra itu adalah mereka yang dibesarkan oleh Fuad Amin. Jadi berikanlah penghargaan pada beliau bukan habis manis sepah dibuang,” ujar Moh Hosen yang juga Aktivis KAKI Bangkalan. Selasa (20/10/2020).

Lebih jauh Moh Hosen meminta agar masyarakat Bangkalan sepakat atas usulan tersebut, karena usulan ini dalam rangka memberikan penghormatan dan penghargaan kepada tokoh yang berjasa besar bagi Kabupaten Bangkalan.

“Meskipun anggaran yang dibangun adalah uang Negara tapi gagasan dan inovasi pembangunan stadion adalah titah beliau,” kata Hosen.

Sama halnya dengan pemberian nama stadion Bung Karno untuk stadion Senayan oleh Gus Dur. Sama-sama memiliki sejarah masa kelam yang tak harus dilupakan.

“Jadi tolong jangan dipolitisasi apalagi dijadikan perdebatan publik. Ra Fuad itu pemimpin yang visioner. Apapun yang dipimpinnya kesejahteraannya dinikmati masyarakat Bangkalan,” ujarnya.

Kata Panglima Bangkalan, kondisi seperti ini juga menjadi tantangan bagi para politisi dan pejabat yang berasal dari Bangkalan agar bisa meniru ketokohan Fuad Amin.

Jadi jika nanti para politisi atau pejabat yang ada sekarang, bisa berbuat sesuatu seperti RKH Fuad Amin untuk pembangunan Kabupaten Bangkalan, maka tidak menutup kemungkinan namanya kelak juga akan diusulkan oleh masyarakat Bangkalan untuk diabadikan.

“Kami bertekad bertekad menggalang dukungan dari tokoh tokoh 18 kecamatan di kabupaten Bangkalan, untuk menggolkan usulan tersebut,” tutupnya.

Disklaimer

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments