Rabu, Juli 24, 2024
BerandaNewsRAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN PTM, VAKSIN TAK JADI SYARAT UTAMA

RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN PTM, VAKSIN TAK JADI SYARAT UTAMA

KOMITE ANTI KORUPSI INDONESIA.COM
BEBERAPA hari terakhir, Kabupaten Bangkalan sudah menjadi zona kuning dalam penanganan Covid-19. Dalam penerapan PPKM pun Bangkalan masuk level 3. Artinya, ada pelonggaran soal kegiatan masyarakat.

Kondisi tersebut menjadi angin segar untuk membuka Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sekolah di Kota Dzikir dan Sholawat. Menindaklanjuti hal itu Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron dengan pihak terkait lainnya menggelar rapat tentang persiapan PTM, Jum’at (27/08/2021). Hasilnya, pelaksanaan PTM akan digelar dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

Dalam penjelasannya Bupati Ra Latif mengatakan masyarakat saat ini terbelah menjadi 2 golongan. Yang pertama yaitu para wali murid yang menginginkan pembelajaran tatap muka lekas dilaksanakan dan yang kedua mereka yang tidak ingin diadakan pembelajaran tatap muka.

“Harus disosialisasikan kepada seluruh para wali murid dan tokoh masyarakat setempat sehingga persyaratan dan teknis kegiatan tatap muka ini mereka bisa mengetahui betul,” ujarnya.

Ra Latif juga menjelaskan bahwa vaksin bukanlah menjadi syarat utama dibukanya PTM. Namun memang diimbau untuk semua murid khususnya yang sudah berusia 12 tahun keatas untuk divaksin. Sementara bagi para guru dan pegawai menjadi suatu kewajiban untuk melakukan vaksinasi.

Kegiatan PTM nantinya akan diuji coba terlebih dahulu dan 50% dari kapasitas ruang kelas yang ada serta untuk melihat bagaimana respon para wali murid. Karena sebagian besar dari mereka menginginkan pembejalaran tatap muka ini terlaksana.

“Untuk pembelajaran tatap muka ini akan dikembalikan lagi kepada daerah masing-masing. Ada sebagian daerah yang juga belum siap melaksanakan pembelajaran tatap muka ini. Karena itu kita disini sifatnya kehati-hatian jangan sampek ada klaster sekolah yang menjadi episentrum baru, malah viral lagi kita,” ujarnya.

(Ibnutosin)

Disklaimer

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments