Rabu, Juli 24, 2024
BerandaSosialRsud Syamrabu Bangkalan Tempat Berobat Bukan Tempat Aksi Tuk Bersilat

Rsud Syamrabu Bangkalan Tempat Berobat Bukan Tempat Aksi Tuk Bersilat

Bangkalan- Pasalnya RSUD Syamrabu Bangkalan menjadi perbincangan publik hanya Krn ada permasalahan yang menurut publik tidak sesuai harapan.

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap , rawat jalan, dan gawat darurat .

RSUD Syamrabu belakangan ini menjadi polemik perbincangan dunia politik hanya karena sebuah kejadian yang menurut publik fatal.

Menanggapi hal ini Tokoh Muda “Moh Hosen” Asal kecamatan Tragah Menyayangkan jika RSUD Syamrabu Bangkalan hanya dijadikan bahan perbincangan dan dipandang sebelah mata, mencari solusi itu lebih baik .

Perlu juga di pandang hal-hal positifnya Karena kami yakin RSUD syamrabu Bangkalan lebih banyak manfaatnya daripada mudhoratnya terbukti banyak warga yang percaya dan berobat di dalamnya.”Papar Hosen.”

Hal ini juga di lontarkan SHOLIHIN warga Desa pamorah kecamatan Tragah kabupaten Bangkalan, dikala istrinya lahiran di RSUD Syamrabu Bangkalan dengan daftar pasien umum. waktu itu Sholihin tidak ada biaya untuk bayar administrasinya namun pihak rumah sakit memberi penangguhan kebijakan mengingat kondisi ekonominya.

Atas nama keluarga, kami sangat bahagia dengan hadirnya seorang bayi dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak RSUD atas kepeduliannya, Sabtu (14/11/2029). “Tutur Sholihin.”

Moh Hosen berharap publik tidak asal mempublikasikan temuan temuan sebelah mata yang ada di tubuh RSUD, perlu adanya diskusi dengan baik dan dibicarakan bersama untuk menciptakan kedewasaan dalam berpikir.

Bagaimanapun pula, Rumah Sakit Syamrabu Bangkalan ini merupakan milik kita bersama hanya saja ada petugas sesuai tupoksinya tentang kesehatan dan petugasnya itu sama seperti kita juga manusia.”Ungkap Moh Hosen.” (Red)

Disklaimer

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments