Rabu, Juli 24, 2024
BerandaUncategorizedSedikitnya 62 desa disampang mengalami kekeringan musim ini

Sedikitnya 62 desa disampang mengalami kekeringan musim ini

Komiteantikorupsiindonesia.com|| – Sampang, Asroni Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang menyatakan, sedikitnya ada 62 desa, tersebar di 13 kecamatan, yang rawan kekeringan saat kemarau.

“Data desa yang rawan kekeringan ini hasil pendataan sementara yang dilakukan tim BPBD Pemkab Sampang di musim pancaroba saat ini,” kata Asroni, Sabtu (30/5/2021)

Tim BPBD Kabupaten Sampang, kata dia, melakukan pendataan desa rawan kekeringan dan kekurangan air bersih saat kemarau itu berdasarkan data kekeringan di musim kemarau tahun lalu.

“Kemungkinan jumlahnya masih bisa berubah. Bertambah atau berkurang. Karena petugas kami sampai saat ini masih melakukan verifikasi data lebih lanjut di lapangan” katanya.

Pendataan jumlah desa rawan kekeringan akan menjadi acuan segala persiapan dan upaya oleh pemerintah kabupaten setempat untuk mengatasi kekeringan yang mungkin terjadi di musim kemarau nanti.

Sebagai salah satu bentuk antisipasi, BPBD Sampang telah melakukan koordinasi dengan instansi lintas sektor, baik Dinas Sosial, juga dengan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Sampang.

Koordinasi itu terutama dilaksanakan untuk mempersiapkan pasokan air bersih ke desa-desa yang mungkin akan dilanda kekeringan dan kekurangan air bersih.

“Kami juga mulai berkoordinasi dengan para camat dan meminta aparat desa menyampaikan laporan tentang kondisi di desa mereka,” ujar Asroni.

Berdasarkan data BPBD Jatim, Kabupaten Sampang jadi wilayah paling banyak terdampak kekeringan di antara 23 kabupaten/kota lain yang rawan kekeringan.

Ada sebanyak 556 desa yang tersebar di 180 kecamatan di Jawa Timur yang terdata akan mengalami mengalami kekeringan kali ini. Sebanyak 199 desa di antaranya berpotensi tidak mendapatkan air sama sekali.

Selain Kabupaten Sampang, kabupaten lain yang biasa mengalami kekeringan saat kemarau di Jawa Timur antera lain Kabupaten Tuban, Ngawi, Pacitan, hingga Lamongan.

( MzL )

Disklaimer

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments