-Bangkalan- Inspeksi mendadak (Sidak) Komisi D DPRD Bangkalan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syarifah Ambami Rato Ebu (Syamrabu) pada Selasa (10/11/2020) dikritik Aktivis KAKI.
Pasalnya sidak yang dilakukan oleh wakil rakyat, Rombongan Komisi D DPRD Bangkalan dinilai janggal. dengan kata lain, pencitraan.
Moh Hosen Aktivis DPD Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mengatakan kenapa baru ketika ada masalah mencuat soal pelayanan RSUD yang disidak.
“Seharusnya DPRD Bangkalan sebagai kontrol harus aktif memberikan masukan setiap waktu. Bukan malah ketika ada kasus viral wakil rakyat itu turun ke lapangan,” tegas Hosen yang biasa disapa akrab Panglima.
Seperti peristiwa yang dialami khoiri Fatahilah atau akrab disapa Abdul Mannan yang mengeluhkan pelayanan RSUD Bangkalan. Dari kasus itu dewan mulai getol turun ke RSUD Bangkalan.
Pertanyaannya kata Hosen apa harus ada kejadian seperti itu baru ada kepedulian dari wakil rakyat?
Dirinya berharap Wakil rakyat bekerja sesuai tupoksinya. Bukan hanya dijadikan ajang mencari nama atau pencitraan.
“Jika memang benar DPRD wakil rakyat maka sebelum ada kejadian. Seharusnya dewan lebih aktif menyoroti kasus pelayanan di RSUD Bangkalan,” paparnya. Rabu (11/11/2020).
Hosen meminta agar DPRD ke depan melakukan terobosan atas pelayanan yang dikeluhkan masyarakat untuk meningkatkan kinerja legislasi. Hosen pun meminta agar DPRD Kabupaten Bangkalan tidak anti kritik dan fokus terahdap aspirasi rakyat.
Baca Juga: KAKI Apresiasi Langkah Wadir RSUD Syamrabu Bangkalan Terkait Tudingan “Uang Damai”
Berita sebelumnya saat sidak Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan me-warning petugas kesehatan yang bekerja tanpa mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku untuk penanganan layanan kesehatan pasien.
“Kalau tidak siap bekerja sesuai dengan SOP. Kami minta keluar dari rumah sakit. Jangan bekerja di rumah sakit,” tegas Nur Hasan di depan Direktur RSUD, Nunuk Kristiani.
Nur Hasan ini menyayangkan dugaan oknum yang tidak bekerja sesuai peraturan rumah sakit. Ia menekankan evaluasi terintegrasi dari seluruh petugas kesehatan.
“Pemerintah Daerah Bangkalan ini rusak gara-gara satu orang. Kami minta di evaluasi semuanya. Pelayanan harus lebih baik dan harus lebih humanis,” pintanya.
Tak hanya itu, guna memastikan tingkat pelayanan, pihaknya juga mengecek sejumlah ruangan di rumah sakit pelat merah tersebut. Mulai dari ruang Unit Gawat Darurat (UGD), IRNA C, IRNA B dan Paviliun Kartini. (Red)
 Komisi D DPRD Bangkalan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syarifah Ambami Rato Ebu (Syamrabu)){kind=link}