Rabu, Juli 24, 2024
BerandaHukum & KriminalTerindikasi Distributor Serta Penyalur/Penikmati Dana Jasmas Pokir Dewan Provinsi Jatim Mulai Kejang...

Terindikasi Distributor Serta Penyalur/Penikmati Dana Jasmas Pokir Dewan Provinsi Jatim Mulai Kejang Dan Menghilang, KAKI JATIM: KPK Tindak Lanjuti Berita Ini

LAMONGAN- Bergulirnya Imbas dari Pengrebekan dan Pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terduga Korupsi Dana hibah Jasmas atau pokir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Kusnadi dan hasil pengembangan Penggeledahan rumah istri ke-dua Fujika Sena Oktavia yang ada di desa Puter pada jum’at (20/01/2023) lalu.

Kini mulai terkuak bahwa program Jasmas pokir yang di bawah Kusnadi, di Salurkan lewat Istrinya sendiri Fujika dan ketiga Kordinator yaitu Darwati (Anggota DPRD Lamongan Lamongan), Abdul Shomat (Anggota DPRD Lamongan) dan Suyit pengurus partai yang beralamat di kecamatan Sokorame, mereka di duga menikmati potongan 30% dan Mar up dari proyek yang di salurkan ke pokmas di setiap kecamatan.

Di langsir dari pemberitaan sebelumnya dan pengembangan tim media ini, Selasa (07/02/2023)
Bahwa program bantuan Jasmas atau pokir Provinsi dari Kusnadi sebesar 120 milyar itu, di salurkan ke pokmas melalui Fujika selaku kordinator dan ke tiga Distributor masing-masing membawa 40 milyar, dari distributor di salurkan lagi lewat kordinator kecamatan, setelah itu baru di salurkan ke pokmas dengan nilai proyek 100 juta sampai 250 juta yang berupa TPT, rabat beton dan penggemukan sapi.

Sedangkan untuk wilayah Lamongan selatan penyalur sekaligus kordinator kecamatan yaitu, Kecamatan Ngimbang oleh Rumanto, Kecamatan Sambeng oleh Agus shahudin, Kecamatan Bluluk Dayat, Untuk Kecamatan Modo Yudi dan untuk Kecamatan Sokorame Suyit sekaligus Distributor pengepul.

Dari penelusuran tim media dan nara sumber Ketua pokmas dari salah satu desa di Kecamatan Ngimbang yang tidak mau di sebutkan namanya mengatakan, “bahwa mendapat proyek yang berupa TPT (Tembok Penahan Tanah) sebesar 150 juta progam Jasmas PDI perjuangan, dengan ketentuan di potong 30% persen dari nilai proyek, diduga di setorkan ke kordinator kecamatan Ngimbang, dari pencairan termin 1 sebesar 50% persen dan termin ke 2 tinggal sisa di potong 30% persen,”Tuturnya

Disisi lain, Menanggapi isu dari penyimpangan dana Jasmas pokir dari PDI Perjuangan yang diduga di buat bancakan oleh oknum yang mengatas namakan PDI Perjuangan, Kader dan mantan pengurus PAC PDI Perjuangan yang berhasil duduk di DPRD Lamongan menyayangkan dan merasa prihatin bahwa besarnya suara PDI Perjuangan yang ada di lamongan ini atas jerih payah dari kader dan simpatisan militan yang berjuang mengambil simpati dari masyarakat sejak tahun 1999, di hancurkan oleh beberapa gelintir oknum yang mengatasnamakan PDI Perjuangan, dengan pribahasa “Nila setitik merusak susu Sebelanga,”Terangnya.

Ia melanjutkan, “Melihat dari para kordinator penyalur kecamatan semuanya bukan dari kader PDI Perjuangan mereka itu indikasi penyusup partai yang mengambil keuntungan untuk kepentingan diri sendiri, kami dari kader partai sangat mendukung untuk pengusutan secara tuntas atas penyimpangan dana hibah pokir yang mengatasnamakan PDI Perjuangan,”Pungkasnya.

KUSNADI Aktivis Investigasi KAKI Jatim meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti Pemberitaan ini. Karena jika dibiarkan akan mengakar dan merajalela di wilayah provinsi Jawa timur.

Kami yakin KPK tidak tebang pilih dalam menjalankan tugas negara demi nama baik, martabat dan Marwah Kepemerintahan republik Indonesia tercinta. Dan kami siap bekerjasama dengan KPK dalam memberantas korupsi di kabupaten Lamongan khususnya dan di Wilayah Jawa Timur Umumnya.

Sebenarnya banyak sekali temuan indikasi Korupsi di kabupaten Lamongan namun banyak yang belum terungkap entah mengapa dan ada apa dengan daerah kami. Maka dari itu Kami Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur siap berkolaborasi dengan masyarakat maupun aparat penegak hukum,” Ungkap Aktivis KAKI JATIM, Rabu 22 Maret 2023.

Penulis: Redaksi

Disklaimer

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments